Selasa, 27 November 2007

Kalla Bring Golkar Back to Seventies

Sebuah pernyataan dari ketua umum golkar jusuf kalla sungguh pantas diperdebatkan, hal ini karena statement saudagar ini sangat multitafsir. Demokrasi yang beliau gambarkan hanya sebagai cara/alat untuk mencapai tujuan yang lebih utama yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat bisa kita elaborasi lebih jauh. Peningkatan kesejahteraan rakyat tentu saja mesti mesti tujuan mulia semua bangsa di negara ini, namun tidak begitu saja menyepelekan kendaraan yang dipakai untuk menuju kepada destinasi tersebut.
Seperti kita ketahui bersama, pada masa awal puncak kegemilangan partai berlambang beringin ini nilai-nilai mulia dari konsep demokrasi sungguh diabaikan. pada masa itu Indonesia mengalami booming perekonomian yang sangat fantastis, namun ternyata itu hanyalah fragile economics belaka karena fondasi dasar dari perekonomian itu tidak terakomodasi yaitu prinsip keadilan yang menjamin setiap individu di negara ini bebas melakukan aktivitas ekonomi dan tidak semua pihak dapat menikmati semua kemudahan,insentif dan dukungan dari pemerintah untuk melakukan kegiatan perekonomian.
Demokrasi yang menjamin kekebasan setiap individu untuk memanfaatkan hak-hak dasarnya sesuai koridor rules of the game yang ada tidak diakomodasi secara penuh oleh pemerintah dengan Golongan Karya sebagai entitas politik pemerintah orde baru pada masa itu. terciptalah ketidak adilan yang hanya memberi eksklusifitas bagi sebagian golongan yang berafiliasi dan dekat dengan penguasa ( baca : elemen golkar ). contoh yang menarik diantaranya kebijakan paket oktober 1988 lebih dikenal dengan pakto 88 yang memeberi kemudahan akses untuk mendirikan bank. sehingga berlomba-lomba lah para orang dekat penguasa mendirikan bank dan mengucurkan kredit pada badan usaha di dalam kelompok bisnis bank itu. hal ini menjadi salah satu komponen bom yang akhirnya meledak dan menjatuhkan sebuah rezim paling berkuasa di dunia.
Hendaknya saat ini perlu kita kaji lebih jauh apakah memang demokrasi hanya alat? demokrasi hendaknya menjadi jalan untuk mencapai tujuan dengan benar, sementara alat disini adalah kendaraan yang dipakai apakah itu sikap politik, cara penjaringan calon wakil rakyat dan calon pejabat, afiliasi politik, koalisi dan lain-lain. jadi bagaimana kita bisa mengabaikan demokrasi karena itu adalah jalur yang kita tempuh untuk mencapai tujuan. bagaimana bisa sampai ditujuan bila jalan yang diambil salah, atau bagaimana mau sampai pada tujuan jika jalan yang diambil berbahaya sekali...
maka dari itu hendaknya proses penegakan demokrasi mesti diteruskan agar tercipta keadilan dalam masyarakat dan menjamin terjadi konstelasi kehidupan politik dan sosial yang seimbang dalam masyarakat....

Tidak ada komentar: